Etika politik

Etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika.^[1] Etika sendiri sering disamakan dengan moral. Sebenarnya etika merupakan cabang dari filsafat yang di dalamnya mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Etika dan moral memiliki perbedaan dari segi perspektif dan esensi pengertiannya. Moral merupakan ajaran tentang perilaku baik dan buruk yang berperan sebagai panduan bertindak manusia. Sementara etika adalah cabang filsafat yang menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa perlu mengajukan sendiri tentang ajaran yang baik dan buruk.^[2]

Kajian etika politik melingkupi filsafat dan etika.^[3] Tindakan politik di dalam etika politik dinilai menggunakan filsafat politik dengan berdasarkan pada kebaikan dan keburukan yang ditimbulkannya.^[4] Etika politik merupakan salah satu jenis dari etika sosial.^[5] Fungsi dari etika politik adalah sebagai salah satu pengatur keseimbangan di dalam pemisahaan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif.^[6] Etika politik dikatakan mengambil peran dalam budaya politik jika memiliki kemampuan untuk mengendalikan lembaga-lembaga dan mekanisme politik.^[7] Manfaat dari etika politik adalah terjaganya pergaulan politik yang bersifat harmonis.^[8]

1. ^ Handoyo, E., Susanti, M. H., dan Munandar, M. A. (2016). Etika Politik (PDF) (edisi ke-2). Semarang: Widya Karya. hlm. 271. ISBN 978-602-8517-37-9.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
2. ^ Prasojo, Aditya Bismantaka (30 Mei 2021). "Pentingnya Etika dalam Sebuah Pemerintahan | DETaK Unsyiah". DETaK unsyiah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-29. Diakses tanggal 29 Desember 2021. 
3. ^ Magnis-Suseno, Franz (2016). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 1. ISBN 978-602-03-3470-7.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. ^ Darmadi, Hamid (2020). Putra, R. Masri Sareb, ed. Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): Konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa. Jakarta: An1mage. hlm. 275. ISBN 978-602-6510-91-4.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
5. ^ Pratama, Fidya Arie (2018). Nurdiawan, Odi, ed. Etika Profesi Sistem Informasi Akuntansi. Bantul: Penerbit K-Media. hlm. 5.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
6. ^ Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng (2004). 45 Tahun Kiprah dan Pengabdian DPRD Kalimantan Tengah. Jakarta Timur: Penerbit Indomedia. hlm. 297. ISBN 979-97336-6-9.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
7. ^ Lembaga Pemiihan Umum (1987). Buku Pelengkap X Pemiliihan Umum 1987: Yang Berhubungan dengan Kehumasan Pemilihan Umum Tahun 1987. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 767.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
8. ^ Kurniawan, Robi Cahyadi (2021). Etika Politik dan Pemerintahan (PDF). Bandar Lampung: Pusaka Media. hlm. 45.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)